UPT Metrologi Legal Kota Bontang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen, khususnya pelaksanaan metrologi legal, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan tersebut meliputi kegiatan tera, tera ulang, serta pengawasan kemetrologian yang bertujuan memastikan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menegaskan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran. Hal ini menjadi dasar penting bagi UPT Metrologi Legal Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung keadilan dalam transaksi perdagangan serta menciptakan tertib ukur di wilayah Kota Bontang.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang metrologi legal, Pemerintah Kota Bontang menetapkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang.

Melalui peraturan ini, UPT Metrologi Legal Kota Bontang memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang kemetrologian. Keberadaan UPT Metrologi Legal diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjamin kebenaran hasil pengukuran, melindungi konsumen, serta menciptakan tertib ukur di wilayah Kota Bontang. Dengan struktur organisasi dan tata kerja yang diatur secara rinci, UPT Metrologi Legal mampu menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.